Pelaksanaan Pancasila Pada Awal Kemerdekaan dan Pada Masa Orde Lama

        BAB  I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pancasila sebagai darar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia.

Sejarah panjang dalam perumusan sila-sila pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sejarah ini begitu sensitive dan bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia.  1.2 1.2  Tujuan

Tujuan kami membuat makalah ini adalah supaya para pembaca mengetahui bagaimana pelaksanaan pancasila pada awal kemerdekaan dan bagaimana pelaksanaan pancasila pada masa orde lama. Dan supaya para pembaca dapat memahaminya.

          BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pelaksanaan Pancasila Pada Awal Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kedaulatan dan berhasil mendirikann Negara merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangan malah baru bisa dikatakan bahwa perjuangan baru mulai, yaitu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir bathin, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri Negara (the founding father) telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan diisi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa, kemudian yang disebut dengan nilai-nilai pancasila.

Pancasila mulai dibicarakan sebagai dasar Negara mulai tanggal 1 juni 1945 dalam siding BPPK oleh Ir. Soekarno dan pada tanggal 18 agustus 1945 pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian mulai dekrit presiden 5 juni 1959 dan ketetapan MPRS No XX /MPRS/1996 berhubungan dengan ketetapan No I /MPR/1988 No I/MPR/1993, pancasila tetap menjadi dasar falsafah Negara Indonesia hingga sekarang.

Akibat hukum dari disahkannya pancasila sebagai dasar Negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh pancasila. Landasan hukum pancasila sebagai dasar Negara memberi akibat hukum dan filosofis, yaitu kehidupan Negara dari bangsa ini haruslah berpedoman pada kepada pancasila. Bagaimana sebetulnya implementasi pancasila dalam sejarah Indonesia selama ini dan pentingnya upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila yang setelah reformasi mulai ditinggalkan demi tegaknya persatuan dan kesatuan NKRI.

Penetapan pancasila sebagai dasar Negara dapat dikatakan mulai pada masa prde lama, tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia memproklamirkan diri kemerdekaannya. Apalagi Soekarno akhirnya menjadi presiden yang pertama Republik Indonesia.

Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1945, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pencetus dan penggali pancasila yang pertama ialah Soekarno sendiri. Sebagai tokoh nasional yang paling berpengaruh pada saat itu, memilih sila-sila berjumlah 5 yang kemudian yang dinamakan pancasila dengan pertimbangan utama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Negara dan bangsa, wajib di implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam mewujudkan pancasila melalui kebijakan, ternyata tidaklah mulus, karena sangat dipengaruhi oleh pimpinanyang menguasai Negara, sehingga pengisian nilai-nilai pancasila menampilkan bentuk dan diri tertentu.

2.2 Pelaksanaan Pancasila Pada Masa Orde Lama

Pada masa orde  lama, pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kekacauan dan kondisi social-budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi pancasila terutama dalam system kenegaraan. Pancasila di implementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945, imolementasi pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu  ada upaya-upaya untuk menggantikan pancasila sebagai dasar Negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madium tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan Negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai kesatuan dan persatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih  ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun, setelah penjajahan dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang ditetapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintahan di pegang oleh Perdana Menteri. System ini menyebabkan tidak adanyastabilitas pemerintahan. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah pancasila dan UUd 1945 yang presidensil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensil tidak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar Negara tetap pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). System pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual.  Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnyya pemberontakan RMS, PRRI dan PERMESTA yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintahan mengeluarkan dekrit presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali pada UUD 1945. Kesimpulan yang dapat diambil pada penerapan pancasila selama periode ini adalah pancasila diarahkan sebagai ideology  liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1959-1966, dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai  pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpanganpenafsiran terhadap pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggambungkan nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral disebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai pancasila, dan berusaha untuk menggantikan pancasila dengan ideology lain. walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pancasila telah diarahkan sebagai ideology otoriter, konfrotatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan pancasila pada awal kemerdekaan perjuangannya baru dimulai, ketika upaya masyarakat menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir bathin, dan pelaksanaan pancasila pada orde lama dipahami berdasarkan paradigm yang berkembang pada situasi duni yang diliputi oleh tajamnya konflik ideology.

3.2  Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan kepada para pembaca agar dapat membaca dan  memahami makalah kami.

DAFTAR PUSTAKA

Geri Ismanto, SH. M. Hum. Pendidikan Pancasila, CV MULIA INDAH KEMALA, Pekanbaru, Oktober 2011